Berita Lengkap

Sosialisasi Peran Puskesmas dalam Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan sebagai Implementasi Revisi SKB 4 Menteri di Masa Pandemi di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara

Hidup di tengah pandemi seharusnya tidak menjadi halangan bagi anak usia sekolah dan remaja untuk menempuh pendidikan meski dengan beragam tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah penyelenggaraan pembelajaran itu sendiri. Menjawab tantangan penyelenggaraan pembelajaran selama masa pandemi, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pada 20 November 2020.

SKB 4 Menteri ini berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademi 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). SKB ini dikeluarkan secara bersama oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun dinyatakan di dalam SKB tersebut bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka di Indonesia tidak lagi didasarkan oleh pembagian zonasi wilayah, tetapi sepenuhnya berdasarkan kewenangan atau keputusan pemerintah daerah setempat. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 dan pemenuhan persyaratan yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh warga satuan pendidikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Direktorat Kesehatan Keluarga telah melakukan sosialisasi kepada pengelola program kesehatan usia sekolah dan remaja, kepada dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota serta puskesmas. Namun sayangnya, informasi ini belum tersosialisasikan pada semua puskesmas. Masih banyak puskesmas yang belum memahami perannya dalam implementasi Revisi SKB tersebut, terutama dalam melakukan langkah-langkah kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Dengan tujuan menyebarluaskan informasi dalam SKB tersebut, Direktorat Kesehatan Keluarga menyelenggarakan kegiatan Sosliasiasi SKB 4 Menteri dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan mengundang audiens yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 16 Februari 2021. Berturutan dengan kegiatan itu, diselenggarakan juga kegiatan serupa dengan audiens yang berasal dari Maluku dan Maluku Utara. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tenaga kesehatan dan berbagai pemangku satuan pendidikan di Papua dan Maluku. Kesempatan ini juga digunakan oleh penyelenggara untuk melakukan sosialisasi mengenai salah satu langkah intervensi pemerintah dalam menangani COVID-19, yakni pemberian vaksin untuk para guru, tenaga kesehatan, serta berbagai tenaga satuan pendidikan lain guna menghambat penyebaran melalui pemberi pelayanan publik.

Kegiatan ini diawali dengan pemberian arahan dan sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur Kesehatan Keluarga dr. Erna Mulati, MSc.,CMFM. Dalam arahannya, ditekankan bahwa puskesmas memiliki peran dalam melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pemenuhan dan diterapkannya protokol kesehatan secara ketat.

Selanjutnya pemaparan materi Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Satuan Pendidikan yang dibawakan oleh dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K) selaku perwakilan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Yang dikhawatirkan apabila ia (red: siswa) pulang ke rumah, ia akan bertemu dengan orang tuanya, neneknya, atau om dan tantenya yang memiliki komorbid atau status imunitas yang rendah, ujar Fathiyah guna menyampaikan pentingnya melakukan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Menyambung penyampaian dari dokter spesialis paru, Sub koordinator Substansi Kesehatan Anak Usia Sekoah Dan Remaja di Dalam Sekolah, Ribka Ivana Sebayang, SKM, MKM turut memberikan materi Peran Puskesmas dalam Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan. Dalam pemaparan itu, Ribka juga menjelaskan bahwa tren kasus Covid-19 pada anak usia sekolah dan remaja di provinsi Papua dan Papua Parat hingga 13 Februari 2021 masih mengalami peningkatan. OIeh karena itu, dengan adanya satuan pendidikan yang sudah dan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, puskesmas harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesiapan satuan pendidikan dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19 di cluster pendidikan.

Selain itu, Ribka juga menjelaskan tentang Daftar Tilik Kesiapan Satuan Pendidikan untuk menjalani protokol kesehatan. Daftar tilik ini akan menjadi acuan kesiapan sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, maupun kecamatan, dapat lebih memahami prosedur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Dengan demikian, keputusan dalam hal penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dapat lebih tepat dan berhati hati. Selain itu, puskesmas serta satuan pendidikan setempat diharapkan untuk memahami dan tetap menegakan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.