Layout Website 3 Kolom
KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA
Dipublikasikan Pada : Jumat, 09 September 2020,  Dibaca : 112 kali

001 001 001

KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya dan program bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang sangat erat dengan pelayanan kepada masyarakat.

UU Pelayanan Publik disahkan oleh Presiden DR. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta, dengan judul lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Penjelasan Atas UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memiliki tupoksi dalam menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang merupakan acuan bagi pemberi layanan dan pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada sasaran mulai ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi sampai dengan lansia.

Pedoman dan NSPK lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga disusun bersama dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, akademisi dan perwakilan dari daerah yang kemudia didesiminasikan melalui berbagai pertemuan dan komunikasi virtual.

Dalam penerapan NSPK tersebut kadang ada hal-hal yang memerlukan penjelasan atau perbedaan persepsi bagi pemberi layanan publik. Oleh karena itu Direktorat Kesehatan Keluarga membuka akses untuk diskusi dan konsultasi bagi semua pihak baik bagi lintas program di internal kementerian kesehatan, lintas sektor, organisasi profesi maupun dinas kesehatan serta fasilitas kesehatan di daerah. Sebelum masa pandemi COVID-19, ruang tamu Direktorat Kesehatan Keluarga tidak pernah sepi dengan kunjungan dari berbagai daerah yang dating untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan program kesehatan keluarga. Tahun 2019 ada 126 kunjungan dan di tahun 2020 sebelum pandemi ada 14 instansi yang datang untuk berkonsultasi. Kami mempersilahkan tamu yang datang untuk mengisi formulir kepuasan pelayanan publik.Kuesioner menayakan tentang bagaimana penerimaan petugas receptionist, pejabat/staf yang menerima, ruangan dan fasilitas pelayanan konsultasi dan pencapaian tujuan teknis konsultasi.

Dari 28 responden yang mengisi didapatkan hasil :

Lebih dari setengah responden (51,98%) yang menyatakan sangat puas dengan pelayanan, 34,52% merasa puas dan 1,98% menyatakan netral, atau pelayanan biasa saja.

Selain meminta tamu untuk mengisi kuesioner kepuasan, kami mempersiapkan juga kotak saran. Kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu mitra kerja Direktorat Kesehatan Keluarga agar pelayanan publik yang kami berikan semakin baik dan memenuhi kebutuhan semua pihak.