Layout Website 3 Kolom
AYO, AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK!
Dipublikasikan Pada : Kamis, 05 May 2018,  Dibaca : 220 kali

Berita di media tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia kian marak dan mengkhawatirkan. Padahal seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang keras mengatasinya. Mengapa perjuangan itu sejauh ini terkesan kurang efektif? Bagaimana solusi pemecahan masalah ini

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut dengan itu, pengertian kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2016 menyebutkan bahwa "1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan". Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi dialamai oleh perempuan yang tinggal di perkotaan (36,3%) dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan (29,8%). Sedangkan dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2015, terdapat 1.698 pengaduan pengaduan kekerasan terhadap anak, 53% di antaranya ialah kasus kekerasan seksual dan sisanya sebesar 40,7% adalah penelantaran, penganiayaan, eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Faktor Penyebab dan Dampaknya

Berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pertama fakta tentang beratnya ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang, belum cukup keras untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 ayat (7) menyebutkan bahwa pelaku kejahatan seksual anak dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kedua, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat dominan terjadi di ranah domestik/keluarga sehingga menyulitkan penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan penanganan. Ketiga, seseorang yang telah mengalami kekerasan akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan yang dialaminya pada orang lain. Ke empat, kurangnya kontol social dari keluarga dan masyarakat yang menganggap bahwa KtP/A merupakan urusan internal keluarga sehingga ,kurang empati jika ada tetangga atau keluarga yang mendapatkan kekerasan.

Diantara dampak kekerasan pada anak dan perempuan adalah stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya, Pertama, Stigma Internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti halnya perempauan tidak mau lagi berkeluaraga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, Stigma Eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan pada anak dan perempuan juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan social seperti halnya dampak buruk dari human trafficking.

Peran Kementerian Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan KtP/A

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani KtP/A. Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan saat ini 2771 Puskemas Mampu Tatalaksana KtP/A di 34 Provinsi dan 67 RS yang memiliki PPT/PKT (Profil Kesehatan 2015), dan menyediakan tenaga kesehatan terlatih tatalaksana kasus KtP/A di Puskesmas dan RS. Upaya penanganan KtP/A pada sektor kesehatan dilakukan secara komprehensif melalui Promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif. Pemberian edukasi melalui penyuluhan, media KIE, pendidikan kesehatan reproduksi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KtP/A. Tenaga kesehatan di latih agar dapat melakukan deteksi dini adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta membangun jejaring kemitraan lintas program dan se Terkait Kekerasan terhadap Anak, Kementerian Kesehatan melalui Permenkes no 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak, merupakan salah satu perlindungan hukum bagi petugas kesehatan untuk melaporkan kasus kekerasan anak. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada penyidik atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas kesehatan untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kendala dalam mengurangi kasus tersebut.

Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Untuk mengatasi masalah KtP/A, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi PP KtP/A yaitu: 1) Peningkatan Kapasitas dengan cara meningkatkan keterampilan dan professional secara maksimal bagi pelaksana rehabilitasi kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah, 2)Kemitraan melalui kerjasama, kebersamaan kesetaraan dengan suatu jaringan kerja pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, LSM dan dunia usaha, 3) Partisipasi melalui Prakarsa, peran aktif dari unsur dan komponen masyarakat, 4) Advokasi melalui pendampingan, konsultasi dan sosialisasi serta penguatan sistem manajemen dan pembiayaan dalam pelaksanaan penanganan KtP/A dan TPPO.

Dalam konteks ini, nampak jelas bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mustahil bisa ditanggulangi dengan baik jika masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dibiarkan menanganinya sendirian tanpa partisipasi aktif dari keluarga, masyarakat dan institusi terkait. sebab penanganan KtP/A perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh baik untuk korban dan pelaku kekerasan.