Layout Website 3 Kolom
UPAYA PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI TERPADU (PKRT)
Dipublikasikan Pada : Kamis, 09 September 2017,  Dibaca : 241 kali

Indonesia termasuk dari 179 negara yang menandatangani hasil kesepakatan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD) di Kairo pada tahun 1994. Konferensi tersebut menyepakati perubahan paradigma dalam mengelola permasalahan kependudukan dan pembangunan, yang semula berfokus pada pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, kemudian mengutamakan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sepanjang siklus hidupnya. Kesehatan Reproduksi

Definisi kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Keseriusan pemerintah dalam memberi perhatian akan penanganan permasalahan kesehatan reproduksi, dituangkan juga melalui kebijakan lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu.

Di samping itu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Pemerintah juga menjamin kesehatan ibu, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lagir, menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lagi yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) meliputi 10 hal, yaitu: 1) kesehatan ibu dan bayi baru lahir, 2) keluarga berencana, 3) pencegahan dan penanganan infertilitas, 4) pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran, 5) pencegahan dan penanganan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan HIV AIDS, 6) kesehatan seksual, 7) kekerasan seksual, 8) deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, 9) kesehatan reproduksi remaja, serta 10) kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti Female Genital Mutilation (FGM).

Sejalan dengan kesepakatan internasional tersebut, kebijakan kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Mengingat dewasa ini, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan terkait kesehatan reproduksi, yang dapat dilihat melalui indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Total Fertility Rate (TFR), unmet need ber-KB, kehamilan remaja, dan sebagainya.

Masalah kesehatan reproduksi terjadi pada berbagai tahapan kehidupan, dan banyak terjadi pada kaum perempuan. Kondisi ini pun sering dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dalam masyarakat, yang disebut dengan gender, konstruksi sosial atau peran yang melekat dan terbentuk di masyarakat ini ikut andil menentukan besaran masalah kesehatan reproduksi. Adanya kompleksitas masalah kesehatan reproduksi ini sangat memerlukan penanganan yang multidisplin.

Melihat luasnya ruang lingkup kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan reproduksi perlu dilaksanakan secara terpadu. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menghilangkan hambatan dan missed opportunity klien untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu

Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT), yang merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan semua pelayanan kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual termasuk penanggulangan HIV dan AIDS, serta pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahapan siklus kehidupan yang dimulai dari tahap konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur dan usia lanjut. Pelayanan ini dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Konsep PKRT bukan merupakan pelayanan yang baru dan berdiri sendiri, melainkan kombinasi dari berbagai pelayanan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang selama ini diselenggarakan di Puskesmas. Dalam pelaksanaannya, sangat penting mengutamakan klien dengan memperhatikan hak reproduksi, keadilan, dan kesetaraan gender melalui pendekatan siklus hidup. Pendekatan ini akan dapat memperluas jangkauan pelayanan secara proaktif dan meningkatkan kualitas hidup.

Prinsip pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yakni holistik, keterpaduan dalam pelayanan, dan fleksibel. Holistik yaitu pelayanan yang diberikan memandang klien sebagai manusia yang utuh, maksudnya pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan klien, namun petugas kesehatan dapat menawarkan dan memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan klien dan diidentifikasi melalui proses anamnesis. Pelayanan kesehatan reproduksi dapat diberikan oleh 1 (satu) orang atau beberapa orang dalam 1 (satu) institusi melalui adanya integrasi (keterpaduan) pelayanan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam 1 (satu) kali kunjungan/pelayanan (one stop services). Fleksibel bermakna bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu diberikan sesuai dengan kesiapan program, ketersediaan layanan kesehatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

Konsep PKRT yang memandang bahwa setiap individu sebagai manusia yang utuh sehingga pelayanan harus diberikan secara holistik dan komprehensif, sejalan dengan konsep pendekatan keluarga dalam Program Indonesia Sehat. Keluarga dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pendekatan terhadap satuan (unit) terkecil di masyarakat ini dinilai akan memberikan dampak yang positif dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan di masyarakat, karena derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan keluarga melalui pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat ini akan dapat meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Melalui pelaksanaan PKRT diharapkan dapat memenuhi hak reproduksi perorangan sepanjang siklus hidupnya, agar tersedia pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, dapat meningkatkan cakupan pelayanan/program kesehatan reproduksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja, dan dapat terpenuhi kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi.